Era reformasi membawa angin perubahan yang besar dalam pemerintahan daerah di Indonseia. Perubahan dari structural efficiency mode (sebagaimana tercermin dalam kebijakan UU No. 5 Tahun 1974) menjadi local democracy model (sesuai UU No. 22 tahun 1999) telah membawa semangat pemerintahan daerah yang mengedepankan partisipasi masyarakat. Akan tetapi partisipasi masyarakat yang nyata dalam pemerintahan daerah tak kunjung terealisasi hingga munculnya UU No. 32 tahun 2004 sebagai penyempurnaan dan UU No. 22 tahun 1999.

Hingga kini partisipasi nyata dari masyarakat sebagai unsur utama daerah otonom dalam otonomi daerah tetap belum menampakkan tanda-tanda peningkatan. Untuk itu, diperlukan kajian yang memadai tentang partispasi masyarakat dalam pemerintahan daerah sehingga dapat diperoleh alternatif penyelesaian masalah yang mampu mendorong terjadinya percepatan partisipasi masyarakat.

Dengan berbekal pendekatan berpikir sistem kajian tersebut dilakukand alam kajian ini. Harapannya ini adalah ditemukan suatu pengungkit yang mampu mencapai percxepatan partispasi melalui perubahan kecil saja dari parameter paling sensitif dalam sistem partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah.